Hidup Yang Sesungguhnya Adalah Tak Pernah Berhenti Belajar

Analisis Ketaatan Masyarakat Membayar PBB dalam Upaya Meningkatkan Persentase Jumlah Pendapatan Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Solok)

Oleh : Turmudi

20 September 2011

BAB I

PENDAHULUAN

 

1.1  Latar Belakang

              Pembangunan adalah suatu proses kegiatan yang di lakukan dalam rangka pengembangan dan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Pembangunan yang ingin di capai bangsa Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata baik materil maupun sepritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demi terciptanya pembangunan nasional, maka penyusunan program pembangunan tersebut mengikuti pola atau tatanan yang telah di tentukan didalam pemerintahan negara Indonesia.

              Dalam usaha mencapai tujuan pembangunan tersebut, pemerintah menciptakan tahap-tahap pelaksanaannya, baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pengawasan, dan evaluasi dengan tidak mengecilkan arti peran dari pokok-pokok lainnya dalam berpartisipasi mensukseskan pembangunan nasional.

              Pelaksanaan UU No.22 Tahun 1999 dan UU No.25 Tahun 1999 telah menyebabkan perubahan yang mendasar mengenai pengaturan hubungan Pusat dan Daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang dikenal sebagai era otonomi daerah.

              Dengan adanya otonomi daerah, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

              Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah guna dapat melaksanakan otonomi, Pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah, diantaranya dengan menetapkan UU No.34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah. Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak, diharapkan dapat lebih mendorong Pemerintah Daerah terus berupaya untuk mengoptimalkan PAD, khususnya yang berasal dari pajak daerah. Jadi disini peranan pajak adalah untuk mengoptimalkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan nantinya akan digunakan untuk pembangunan Daerah.

              Kabupaten Solok yang merupakan salah satu wilayah besar yang ada di Provinsi Sumatra Barat turut serta dalam pembangunan daerah yang meliputi wilayah kerja bagian di antaranya adalah Kota Solok. Dengan di berlakukannya otonomi daerah, pemerintah kota solok berwewenang mengatur rumah tangganya sendiri, di antaranya dalam mengatur pembangunan dan keuangan daerah Kota Solok. Sesuai dengan rencana pemerintahan Kota Solok yang di jabarkan dalam kebijakan umum APBD, bahwa pembangunan Kota Solok akan di laksanakan dalam dua tahap periode, baik periode jangka panjang maupun jangka pendek. Pembangunan inilah yang nantinya akan di jadikan sebagai penopang dan sarana bagi seluruh masyarakat Kota Solok.

              Untuk dapat melaksanakan pembangunan tersebut  tentu  di perlukan dana yang tidak sedikit. Salah satu pendapatan asli daerah terbesar Kota Solok adalah berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan yang merupakan sumber penerimaan yang sangat penting dalam rangka menuju pembiayaan pembangunan yang mandiri.   Dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah yang berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan tersebut, Pemerintah Kota Solok melalui Kantor Pelayanan Pajak Pratama Solok memberikan pelayanan pembayaran pajak bagi seluruh masyarakat Kota Solok. Ini adalah upaya yang di lakukan dalam rangka meningkatkan persentase jumlah pendapatan pajak yang di bebankan kepada masyarakat Kota Solok. Dalam hal ini partisipasi dan kesadaran masyarakat sangat menentukan suksesnya pembangunan yang diwujudkan dengan membayar pajak secara teratur, di maksud agar pembayaran pajak dapat berjalan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

              Akan tetapi jika masyarakat sebagai wajib pajak yang di bebankan untuk membayar Pajak kurang berpartisi dalam melaksanakan kewajibannya tentu hal ini akan mengurangi pendapatan pajak daerah, yang artinya PAD Kota Solok yang di anggarkan pertahun akan mengalami penurunan atau bahkan tidak dapat mencapai anggaran yang telah di tatapkan pertahunnya. Seperti ditulis pada mingguan BAKINNews, di sampaikan bahwa target pencapaian penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Solok tergolong rendah. Terhitung per 24 September 2010, realisasi penerimaan daerah dari pembayaran PBB di Kota Solok baru 43,91 persen, jumlah tersebut masih jauh dari target penerimaan PBB Kota Solok Tahun 2010 yang ditetapkan.

              Kesadaran untuk menjadi wajib pajak dan memenuhi segala kewajibannya perlu dibina, sehingga kesadaran itu akan timbul di setiap pribadi wajib pajak yang hidup bermasyarakat. Dengan demikian, maka roda pemerintahan dan seluruh rencana pembangunan Kota Solok akan berlangsung lancar demi kepentingan wajib pajak itu sendiri, dan lancarnya roda pemerintahan dan pembangunan akan melancarkan pula tercapainya keseluruhan cita-cita rakyat / penduduk yang hidup dalam karsa yang adil dan makmur dalam lingkup nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Setiap masyarakat Kota Solok harus sadar bahwa kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan bukanlah untuk pihak lain, tetapi untuk melancarkan jalannya roda pemerintahan dan pembangunan yang mengurusi segala kepentingan masyarakat.

              Dari wacana di atas, terlihat betapa pentingnya peranan ketaatan masyarakat membayar Pajak Bumi dan Bangunan dalam upaya meningkatkan persentase perolehan pajak guna untuk memperlancar jalannya roda pemerintahan baik di sektor pembangunan dan perekonomian masyarakat Kota Solok.

1.2 Perumusan Masalah

              Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan dapat diketahui betapa pentingnya ketaatan masyarakat membayar pajak PBB dalam upaya meningkatkan persentase jumlah pendapatan pajak pada KPP Pratama Solok. Oleh sebab itu agar penelitian ini tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang akan dibahas, maka penulis menitik beratkan pada masalah :

  1. Bagaimana ketaatan masyarakat dalam membayar PBB. Di lihat dari jumlah tagihan Pajak Bumi dan Banguanan pertahun dengan jumlah perolehan yang terealisasi pertahun anggaran.
  2. Hal apa saja yang mempengaruhi ketaatan masyarakat dalam membayar PBB.
  3. Sebarapa besar pengaruhnya ketaatan masyarakat membayar PBB dalam upaya meningkatkan persentase jumlah pendapatan pajak pada KPP Pratama Solok.

1.3 Batasan Masalah

              Mengingat luasnya permasalahan dalam lingkup Pajak Bumi dan Bangunan serta adanya keterbatasan, maka penulis memberikan batasan masalah yaitu ketaatan masyarakat Kota Solok dalam membayar PBB, dengan membandingkan tingkat persentase jumlah pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan setiap periode tahun anggaran, apakah terealisasi sesuai dengan jumlah anggaran pertahunnya selama 5 tahun kebelakang saat di adakannya penelitian ini yaitu tahun 2011.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

       Tujuan dari penelitian ini adalah :

  1. Untuk mengetahui tingkat ketaatan masyarakat Kota Solok khususnya dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
  2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya ketaatan masyarakat membayar Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka meningkatkan persentase jumlah pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Solok.

       Manfaat Penelitian :

  1. Bagi Penulis Menambah pengetahuan khususnya dibidang Pajak Bumi dan Bangunan.
  2. Bagi Instansi dan pegawai sebagai bahan informasi yang penting tentang peraturan perpajakan sehingga akan lebih memahami sesuatu yang menjadi kewajiban selaku subyek pajak seperti melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku.

1.5  Metodologi Penelitian

  1. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan objek yang di teliti dan terdiri atas sejumlah individu, baik yang terbatas (finite) maupun yang di tidak terbatas (infinite). Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang berada di Kota Solok. Berdasarkan dokumen yang ada, Kota Solok terdiri dari dua Kecamatan, (1) Kecamatan Lubuk Sikarah terdiri 7 (tujuh) kelurahan, dan (2) Kecamatan Tanjung Harapan terdiri (6) enam kelurahan.

  1. Sampel

Sampel adalah bagian populasi yang di gunakan untuk memperkirakan karakteristik populasi. Apa yang di hasilkan dari sampel maka kesimpulannya akan di berlakukan untuk populasi. Dalam penelitian ini sampel yang di gunakan adalah Simple Random Sampling (sampling acak sederhana), dengan menganggap bahwa dari semua populasi memiliki sifat dan karakter yang sama. Dari seluruh populasi akan di ambil 100 subjek sebagai sampel untuk mewakili seluruh subjek pajak yang ada pada Kota Solok.

1.6 Teknik Pengumpulan Data

              Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah dengan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan sember data yang memberikan data kepada pengumpul data, seperti wawancara, dan memberikan kuesioner. sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data yang di peroleh dari dokumen-dokumen / arsip yang ada, tinjauan pustaka, ataupun sumber dari internet.

  1. Data Primer
  2. Wawancara

Wancara adalah cara pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab langsung kepada objek yang di teliti atau kepada perantara yang mengetahui persoalan objek yang di teliti.

  1. Kuesioner (angket)

Kuesioner adalah cara pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan (angket) atau daftar isian terhadap subjek yang di teliti.

  1. Data Sekunder

Perolehan data sekunder di lakukan dengan pembuatan model atau membandingkan apa yang seharusnya terjadi dengan kejadian yang sebenarnya maka harus di gunakan teori. Teori bisa di dapat dari dokumen, buku, surat kabar, dan internet.

1.7 Teknik Analisis Data

              Teknik analisis data adalah suatu cara yang di gunakan untuk mengolah hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini metode analisi data yang akan penulis gunakan adalah :

  1. Analisis Data Kuantitatif

Analisis kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Dalam analisa kuantitatif ini, penulis menggunakan alat analisa statistik yang akan diolah dengan menggunakan software komputer berupa program SPSS (Statistical Product Service Solution) versi 16.0 for windows.

  1. Analisis Data Kualitatif

Merupakan analisis sebab akibat dan analisis hubungan antar variabel penelitian. Analisis sebab akibat adalah analisis yang mengamati bagaimana suatu variabel membawa akibat terhadap variabel yang lain atau bagaimana pertanggung jawaban suatu variabel untuk mengubah variabel lain.

1.8 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penyusunan hasil penelitian ini secara menyeluruh dan agar mudah dipahami, maka penulis susun suatu sistematika penulisan yang terbagi atas 5 (lima) bab, yaitu:

BAB I     Pendahuluan

Pada bab ini dijelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian serta dilanjutkan dengan sistematika penulisan.

BAB II    Landasan Teori

Pada bab ini menejelaskan tentang teori-teori yang digunakan pada penelitian ini, di antaranya pengertian Pajak Bumi dan Bangunan, pengertian subjek dan objek pajak, faktor-faktor yang mempengaruhi ketaatan subjek pajak dalam membayar pajak. Dan di lanjutkan dengan teori faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan persentase jumlah pendapatan Pajak.

BAB III Gambaran Umum Perusahaan

Pada bab ini dikemukakan tentang sejarah singkat KPP Pratama Solok, struktur organisasi pada KPP Pratama Solok, wilayah kerja, serta jenis pelayanan yang di berikan pada KPP Pratama Solok.

BAB IV Analisis Ketaatan Masyarakat Membayar PBB Dalam Upaya Meningkatkan Persentase Jumlah Pendapatan Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Solok)

Dalam bab ini diuraikan analisa dari perolehan data yang ada, meliputi pengujian instrumen yang terdiri dari uji validitas dan reliabilitas, perhitungan regresi linier sederhana, dan Selanjutnya dilakukan pengujian hipotesa tentang analisis ketaatan masyarakat membayar PBB dalam upaya meningkatkan persentase jumlah pendapatan pajak.

BAB V    PENUTUP

Pada bab akhir dari skripsi penulis menguraikan kesimpulan sekaligus saran-saran yang dapat diberikan kepada KPP Pratama Solok berdasarkan hasil analisis dan fakta yang ada di lapangan.

DOWNLOD SKRIPSI LENGKAP

2 responses

  1. aal

    knpa g’ d tlis scra utuh kak……………

    Oktober 31, 2011 pukul 2:19 pm

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s